Bagi Anda yang baru saja berencana melakukan renovasi rumah atau sedang mengurus legalitas properti, istilah PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) pasti sudah sering terdengar. Munculnya PBG sebagai pengganti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sering kali memicu pertanyaan krusial: “Kalau saya sudah punya IMB, apakah dokumen itu masih sah atau saya harus buat baru lagi?”
Jangan panik dan jangan buru-buru membongkar berkas lama Anda. Mari kita bedah aturan hukumnya agar Anda tidak salah langkah.
Jawaban Singkat: Masih Berlaku atau Tidak?
Jawabannya adalah: Ya, IMB masih tetap berlaku.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ditegaskan bahwa IMB yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya aturan baru tetap diakui legalitasnya.
Jadi, jika rumah atau gedung Anda sudah memiliki IMB, dokumen tersebut tetap sah sebagai bukti legalitas bangunan selama tidak ada perubahan signifikan pada struktur atau fungsi bangunan tersebut.
Perbedaan Mendasar IMB dan PBG
Meskipun keduanya berfungsi sebagai izin mendirikan bangunan, ada pergeseran paradigma dari IMB ke PBG:
| Aspek | IMB (Izin Mendirikan Bangunan) | PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) |
| Fokus Utama | Izin administratif sebelum membangun. | Standar teknis dan kepastian fungsi bangunan. |
| Sistem Pengurusan | Manual/Dinas setempat. | Terpusat melalui sistem SIMBG. |
| Tahapan | Cenderung administratif. | Lebih ketat pada teknis arsitektur dan struktur. |
Kapan Anda Harus Mengurus PBG Jika Sudah Punya IMB?
Meski IMB lama Anda tetap sah, ada beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan Anda “berkenalan” dengan PBG. Anda wajib mengurus PBG jika:
-
Melakukan Perubahan Fungsi Bangunan: Misalnya, rumah tinggal yang diubah menjadi ruko atau kantor.
-
Melakukan Perombakan Struktur (Renovasi Besar): Jika Anda menambah lantai, memperluas bangunan secara signifikan, atau mengubah denah struktur yang tertera di IMB lama.
-
Bangunan Belum Memiliki IMB: Jika sejak awal bangunan Anda belum memiliki izin, maka dokumen yang harus diurus sekarang adalah PBG, bukan lagi IMB.
Catatan Penting: Bagi bangunan yang sudah berdiri namun belum memiliki dokumen legalitas, Anda tidak hanya membutuhkan PBG, tetapi juga SLF (Sertifikat Laik Fungsi) agar bangunan tersebut diakui keamanannya secara teknis.
Cara Transisi dari IMB ke PBG via SIMBG
Jika Anda masuk dalam kategori yang wajib mengurus PBG, prosesnya kini dilakukan secara digital melalui portal SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Berikut langkah sederhananya:
-
Pendaftaran Akun: Buat akun sebagai pemohon di situs resmi SIMBG.
-
Input Data Teknis: Unggah dokumen seperti rencana arsitektur, perhitungan struktur, dan data tanah.
-
Verifikasi Teknis: Tim ahli akan memeriksa apakah rencana bangunan Anda memenuhi standar keamanan dan estetika daerah.
-
Penerbitan SKRD: Setelah disetujui, Anda akan mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (biaya yang harus dibayar).
-
Penerbitan PBG: Setelah pembayaran dikonfirmasi, dokumen PBG Anda akan terbit secara elektronik.
Kesimpulan
Jadi, apakah IMB masih berlaku setelah ada PBG? Tenang saja, dokumen IMB lama Anda tetap kuat secara hukum. Anda hanya perlu beralih ke PBG jika berniat mengubah “nasib” bangunan Anda, baik secara fisik maupun fungsinya.
Pastikan aset properti Anda memiliki legalitas yang jelas untuk menghindari kendala di masa depan, terutama saat proses jual beli atau pengajuan kredit ke perbankan.
FAQ (Sering Ditanyakan)
1. Apakah biaya PBG lebih mahal dari IMB?
Biaya retribusi tergantung pada luas bangunan, fungsi, dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Secara sistem, penghitungannya kini lebih transparan melalui SIMBG.
2. Berapa lama proses pengurusan PBG?
Secara regulasi, jika dokumen teknis Anda lengkap dan sesuai standar, proses di SIMBG dirancang untuk selesai dalam waktu sekitar 28 hari kerja.
3. Apakah rumah subsidi juga wajib PBG?
Ya, semua bangunan gedung di Indonesia wajib memiliki PBG, termasuk rumah subsidi, komersial, maupun bangunan sosial.
